Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perpustakaan dan arsip.

Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasamanmempunyai fungsi :

a.perumuskan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip;

b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan arsip;

c.penetapan norma, standar, dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten berpedoman kebijakan propinsi dan nasional,meliputi 

1.penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan diskala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional;

2.penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional;

3.penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sdm perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional;

4.penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional;

5.penetapan peraturan dan kebijakan dibidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.

d.Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten berdasarkan kebijakan nasional;

e.koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten;

f.penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kabupaten sesuai kebijakan nasional;

g.penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana, sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama     sampai dengan pustakawan muda;

h.penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kabupaten berdasarkan kebijakan kearsipan     nasional, meliputi :

1.Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan         nasional;

2.Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan         nasional;

3.Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkugan kabupaten sesuai dengan kebijakan         nasional;

4.Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan        nasional;

5.Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan         kebijakan nasional;

6.Penetapan peraturan dan kebijakan pengguna sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan         kebijakan nasional.

i.Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, kecamatan dan nagari;

j.Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, perusahaan swasta dan perorangan   berskala kabupaten;

k.Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kerasipan perangkat daerah kabupaten, kecamatan dan nagari;

l.Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan;

m.Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kabupaten :

1.Pengelolaan perpustakaan sesuai standar;

2.Pengembangan sumber daya manusia;

3.Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;

4.Kerjasama dan jaringan perpustakaan;

5.Pengembangan minat baca.

n.Pelaksanaan tugas lain yang diberikanoleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.